PMN Hutama Karya Jangan Sampai Bermasalah

17-02-2015 / KOMISI VI

Upaya mewujudkan cita-cita besar jalan tol Trans Sumatera cukup rumit mulai dari perencanaan, pembahasan anggaran sampai disetujuinya pembiayaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Perusahaan BUMN Hutama Karya yang ditugaskan menjalankan proyek ini diminta untuk menjaga komitmen.

 

"Pembahasan PMN sebesar Rp3,6 triliun melalui proses yg luar biasa, melelahkan. Kita berharap PT Hutama Karya bisa menggunakan dana itu seefisien mungkin, sesuai perencanaan yang sudah disampaikan," kata Wakil Ketua Komisi VI Farid Al Fauzi disela-sela peninjauan ke lokasi pembangunan jalan Trans Sumatera ruas Medan-Binjau di Medan, Sumut, Senin (16/2/15).

 

Ia menambahkan publik sangat mengharapkan jalan ini bisa segera selesai dan memperlancar transportasi antara dua pulau besar Jawa dan Sumatera. Politisi Fraksi Partai Hanura ini menekankan selama proses pembangunan BPK dan DPR akan terus mengawasi.

 

"Semoga tidak ada persoalan dalam penggunaan PMN ini ke depan. Ini akan jadi percermatan BPK, diawasi DPR," tandasnya.

 

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengatakan pembangunan jalan Trans Sumatera akan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di wilayah ini. 

 

Mantan Menkominfo yang menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut I berharap program ini perlu dikembangkan lebih jauh. "Infrastruktur ini akan menggerakkan ekonomi. Kita boleh bermimpi pada saatnya kita bisa menikmati naik kereta api dari Banda Aceh sampai ke Banyuwangi," ujar dia.

 

Sementara itu dalam penjelasannya Direksi BUMN Hutama Karya mengatakan anggaran PMN yang diterima akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada empat ruas berbeda. Rincian ruas tol yang dibangun adalah Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Pekanbaru-Dumai dan ruas Bakauheni-Terbanggi-Besar. (iky) foto:ibnur/parle/hr

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...